Selasa, 02 Oktober 2012 | 22:46:42 WITA

 WATAMPONE, FAJAR -- DPRD Bone menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) TA 2012, Senin, 1 Oktober. Dalam APBD-P ini, pendapatan bertambah sebesar Rp 71.565.974.395 dan belanja bertambah sebesar Rp37.082.922.449. Sebelumnya, total APBD Bone 2012 lalu, sebesar Rp1,130 triliun.

Rapat yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir, didampingi Wakil Ketua DPRD Bone, Asia A Pananrangi, yang juga dihadiri Bupati Bone, HAM Idris Galigo, Plt Sekkab Bone, HAM Achmad Amien, dan sejumlah pimpinan SKPD.

Andi Irwandi Natsir mengatakan, setelah dilakukan pembahasan yang cukup alot antara komisi di DPRD Bone dengan mitra SKPD dalam lingkup Pemkab Bone, maka ditetapkanlah APBD-P ini.

Dia mengatakan, ada pun saran dan pendapat fraksi DPRD Bone sebagai rekomendasi untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan APBD-P, di antaranya, agar eksekutif senantiasa menghindari untuk melaksanakan kegiatan sebelum dianggarkan karena tidak sesuai dengan sistem anggaran.

Tak hanya itu, berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar lebih mengoptimalkan penerimaan PAD pada penjualan toko di Pasar Sentral Watampone, agar tidak membebani APBD yang pada akhirnya akan melestarikan defisit anggaran.

Irwandi menambahkan, untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD-P, maka disarankan agar eksekutif melaporkan realisasi APBD-P dalam bentuk laporan semesteran.

Sementara itu, Bupati Bone, HAM Idris Galigo mengatakan, penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan nota keuangan  pembahasan APBD-P sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yang juga sudah dilakukan evaluasi oleh Pemprov Sulsel, yang tertuang dalam keputusan Gubernur Sulsel, Nomor 2384/IX/2012 tanggal 28 September, tentang evaluasi perubahan APBD.

Idris mengatakan, penyusunan APBD-P tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2012, dan beberapa aspek yang ditingkatkan di antaranya investasi daerah, dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung akselerasi pembangunan ekonomi di daerah ini.

Terkait masukan dari Fraksi di DPRD Bone, Bupati Bone dua periode ini mengatakan, menjadi masukan bagi Pemkab Bone untuk implementasi berbagai program yang telah disepakati dan tertuang dalam Perda APBD-P. (eds/ars) 
(Sumber: Harian Fajar Makassar)

Senin, 08 April 2013 | 16:13:54 WITA 

WATAMPONE, FAJAR -- Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Bone terpilih periode 2013-2018, Andi Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle, diundur dari jadwal yang direncanakan semula, dari 16 April menjadi 18 April.

Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir, saat dikonfirmasi Senin, 8 April mengatakan, jadwal pelantikan dalam rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih itu, tetap akan digelar di Lapangan Merdeka Watampone.

"Namun jadwalnya pelaksanaannya diundur, karena pada 16 April itu agenda Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo begitu padat. Belum lagi pilkada tengah berlangsung pada 17 April di Kabupaten Bantaeng," katanya. (eds)

(Sumber :  http://www.fajar.co.id/read-20130408161354-pelantikan-bupati-bone-diundur )

WATAMPONE,--Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diperjuangkan sejumlah tokoh masyarakat dan warga di beberapa kecamatan Bone bagian Selatan akan segera terwujud. Hal itu setelah, masuknya surat dari Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS) yang sudah disposisi Ketua DPR RI, Marzuki Alie, ke Komisi III DPR RI untuk dilakukan pembahasan.

Salah satu anggota FPBS, Andi Baharuddin Patong, Rabu, 28 November, mengatakan, perjuangan sejumlah tokoh masyarakat dan FPBS dalam memperjuangkan pembentukan DOB Bone Selatan itu akan dibahas Komisi III DPR RI.

Menurut dia, surat terkait pembentukan DOB Bonsel dari FPBS sudah diterima oleh Ketua DPR RI dan disposisi untuk dilanjutkan pembahasannya di Komisi III DPR RI.

Menurutnya, keinginan masyarakat di sejumlah kecamatan yang ada di bagian Selatan untuk membentuk DOB, dilandasi agar nantinya DOB Bone Selatan (Bonsel) menjadi daerah baru agar sejumlah kecamatan di Bonsel mendapatkan perbaikan yang lebih baik, pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.

Dia berharap, agar masyarakat di Bonsel tetap bersatu dalam menentukan pemimpin di Bone ke depan yang mau membantu dalam merealisasikan terwujudnya DOB Bonsel.


Plt Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir mengatakan, pembentukan DOB Bonsel itu, sudah lama diperjuangkan masyarakat, dan semoga pembahasan di Komisi III DPR RI dapat dipercepat. Apalagi, pembentukan DOB Bonsel ini sudah mendapatkan respon tak hanya DPRD Bone saja, akan tetapi Pemkab Bone dan Pemprov Sulsel.

Irwandi berharap, agar pembentukan DOB Bonsel tetap dikawal oleh masyarakat. Apalagi, pemekaran sejumlah kecamatan yang ada di bagian Selatan, seperti itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi usulan DOB.

Dia mengatakan, sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone, yang akan diusulkan untu dimekarkan menjadi DOB Kabupaten Bone Selatan (Bonsel), yaitu Kecamatan Bontocani, Kahu, Salomekko, Patimpeng, Kajuara, dan Kecamatan Libureng. "Dari hasil kajian kelayakan ditunjuk Kecamatan Kahu menjadi ibu kota kabupaten pada Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut,"katanya. (eds)

(Sumber : Harian Fajar Makassar)

 Banyak Oknum Anggota Dewan Sibuk Kampanye

 Kamis, 10 Januari 2013 | 19:01:56 WITA |




WATAMPONE, FAJAR -- Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone, Alfian TA menyayangkan sikap beberapa anggota DPRD Bone yang lebih mementingkan partainya daripada  membahas RAPBD. Alfian menilai, ada oknum anggota DPRD yang lebih sibuk mengampanyekan calon bupati dan wakil bupati Bone usungan partainya.

Mereka dinilai mementingkan kepentingan partainya dibandingkan melakukan pembahasan di komisi terkait penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD 2013 Kabupaten Bone. Alfian mengatakan, terlambatnya penetapan APBD 2013 Kabupaten Bone itu menjadi perhatian masyarakat.

"Jangan karena kesibukan mengampanyekan pasangan calonnya, sehingga sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam komisi tidak menghadiri rapat di komisinya terkait pembahasaan RAPBD itu," kata Alfian.

Menurut dia, jika APBD 2013 ini tidak dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan,  maka daerah ini terancam untuk kena penalti dan tidak mendapatkan bantuan dari pusat, karena bantuan dari pusat itu diprioritaskan kepada yang sudah menetapkan APBD-nya.

Alfian mengatakan, saat ini dari 4 komisi yang ada di DPRD Bone, hanya komisi II dan III yang sudah menyelesaikan pembahasannya, hanya saja karena masih ada Komisi I dan IV yang belum menyelesaikan pembahasannya di tingkat komisinya, sehingga penetapan RAPBD menjadi APBD 2013 tidak bisa ditetapkan.

Terlambatnya penetapan itu, dipengaruhi oleh sikap sejumlah anggota DPRD Bone yang kehadirannya sangat jarang dalam rapat komisi untuk pembahasan, sehingga dalam setiap rapat komisi kadang-kadang tidak kourum.  Ketidakhadirannya itu karena kesibukan dalam berkampanye.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir mengatakan, dirinya selaku pimpinan DPRD terkait persoalan ini hanya dapat mengimbau kepada sejumlah anggota DPRD agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia mengatakan akan menyerahkan persoalan ini ke ketua komisi masing-masing, dan kalau persoalan sanksi itu wewenang BK DPRD Bone.

Persoalan belum ditetapkannya  APBD 2013, kata Andi Irwandi, pada saat momen  pilkada saat ini bisa jadi merupakan pilihan strategis untuk mengamankan uang rakyat agar tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu.

Dia mengatakan, program yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tereduksi jikalau usulan program yang disampaikan SKPD dimotivasi oleh kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya target kinerja tidak akan pernah bisa tercapai dan program tidak berjalan maksimal. Hal itu karena hanya dijadikan pintu masuk untuk mengumpulkan uang demi membiayai sebuah agenda politik. (eds/bas)

Kamis, 11 April 2013 | 18:12:23 WITA 
 
WATAMPONE, FAJAR -- Perwakilan honorer dan Komisi I DPRD Bone, menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Mereka diterima langsung Asisten Deputi Bidang Perencanaan SDM Aparatur Siti Nurhayati, Kamis 11 April, siang tadi.

Saat dihubungi melalui ponselnya, Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir mengatakan, dia dan sejumlah perwakilan honorer sudah berada di KemenPAN-RB dan sedang berlangsung pertemuan dengan Asisten Deputi Bidang Perencanaan SDM Aparatur, Siti Nurhayati. (eds)


(Sumber : http://www.fajar.co.id/read-20130411181223-honorer-dan-komisi-i-dprd-bone-temui-asisten-deputi-kemenpanrb)