Bone Belum Tetapkan APBD 2013
Kamis
0
komentar
Kamis, 10 Januari 2013 | 19:01:56 WITA |
Mereka dinilai mementingkan kepentingan partainya dibandingkan melakukan pembahasan di komisi terkait penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD 2013 Kabupaten Bone. Alfian mengatakan, terlambatnya penetapan APBD 2013 Kabupaten Bone itu menjadi perhatian masyarakat.
"Jangan karena kesibukan mengampanyekan pasangan calonnya, sehingga sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam komisi tidak menghadiri rapat di komisinya terkait pembahasaan RAPBD itu," kata Alfian.
Menurut dia, jika APBD 2013 ini tidak dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan, maka daerah ini terancam untuk kena penalti dan tidak mendapatkan bantuan dari pusat, karena bantuan dari pusat itu diprioritaskan kepada yang sudah menetapkan APBD-nya.
Alfian mengatakan, saat ini dari 4 komisi yang ada di DPRD Bone, hanya komisi II dan III yang sudah menyelesaikan pembahasannya, hanya saja karena masih ada Komisi I dan IV yang belum menyelesaikan pembahasannya di tingkat komisinya, sehingga penetapan RAPBD menjadi APBD 2013 tidak bisa ditetapkan.
Terlambatnya penetapan itu, dipengaruhi oleh sikap sejumlah anggota DPRD Bone yang kehadirannya sangat jarang dalam rapat komisi untuk pembahasan, sehingga dalam setiap rapat komisi kadang-kadang tidak kourum. Ketidakhadirannya itu karena kesibukan dalam berkampanye.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir mengatakan, dirinya selaku pimpinan DPRD terkait persoalan ini hanya dapat mengimbau kepada sejumlah anggota DPRD agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia mengatakan akan menyerahkan persoalan ini ke ketua komisi masing-masing, dan kalau persoalan sanksi itu wewenang BK DPRD Bone.
Persoalan belum ditetapkannya APBD 2013, kata Andi Irwandi, pada saat momen pilkada saat ini bisa jadi merupakan pilihan strategis untuk mengamankan uang rakyat agar tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu.
Dia mengatakan, program yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tereduksi jikalau usulan program yang disampaikan SKPD dimotivasi oleh kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya target kinerja tidak akan pernah bisa tercapai dan program tidak berjalan maksimal. Hal itu karena hanya dijadikan pintu masuk untuk mengumpulkan uang demi membiayai sebuah agenda politik. (eds/bas)
0 komentar:
Posting Komentar